PT Freeport Indonesia (PTFI) mendukung peluncuran Program Sekolah Jurnalistik yang diselenggarakan oleh Dewan Pers dan Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS). Program Sekolah Jurnalistik (School of Journalism) ini diluncurkan pada hari Senin 5 Mei 2008 lalu dimana pada kesempatan ini juga diperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia yang jatuh setiap tanggal 3 Mei. Acara ini dihadiri oleh Menlu Hassan Wirajuda, Menkominfo Muhammad Nuh, perwakilan dari UNESCO, Kedubes Amerika Serikat, Norwegia dan Selandia Baru serta sejumlah tokoh pers Indonesia, para pemimpin redaksi dan Presiden Direktur & CEO PTFI Armando Mahler.

Dalam sambutannya, Menkominfo Muhammad Nuh menyambut baik diluncurkannya Program Sekolah Jurnalistik ini karena media dan para pelakunya memiliki peran yang besar di dalam masyarakat. "Kawan-kawan pers memiliki peran yang besar sebagai transformer, sebagai mesin yang melakukan transformasi masyarakat bukan hanya transformasi individu," ujar Nuh.

Sementara itu, dalam sambutannya pula, Menlu Hassan Wirajuda mengatakan bahwa profesionalisme dan etika harus terus dicek agar seimbang dan media harus bertanggung jawab untuk menjaganya.

Sekolah Jurnalistik ini difokuskan pada keikutsertaan para wartawan dari 14 kota atau kabupaten yang dikenal sebagai daerah rawan konflik. Program Sekolah Jurnalistik ini juga diadakan sebagai upaya meningkatkan kompetensi praktisi media dan wartawan.

"Jadi, nanti pendidikan akan dipusatkan untuk wartawan di daerah-daerah tersebut karena di wilayah konflik ini peran wartawan atau media sangatlah besar, entah itu sebagai pemicu atau pendamai," ujar Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pers Dr. Soetomo, Bambang Harymurti dalam sambutannya.

Bambang, mantan pemimpin redaksi Majalah mingguan terkemuka Tempo, mengatakan program ini akan menjangkau tiga elemen pelaku pers, yaitu reporter, editor atau redaktur dan pemimpin redaksi. "Nantinya sekolah ini akan ada tiga level, yang pertama untuk mereka yang reporting, yang terjun langsung ke lapangan. Yang kedua untuk para penanggung jawab rubrik dan editor, sedangkan yang ketiga level senior, untuk orang-orang yang akan jadi pemred atau minimal ombudsman di kantor, sifatnya lebih filosofis," tambah Bambang. (bm) Foto: Ono