Kegiatan penimbangan bayi oleh para ibu di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) RT/RW tiap desa/kelurahan perlu digalakkan lagi seperti era 1970 hingga 1997, guna mengetahui status gizi anak usia 0-5 tahun (Balita).

"Dengan aktif menimbang berat badan bayi setiap bulan dapat diketahui turun atau naiknya berat tubuh bayi, sehingga jika turun beratnya berarti bayi kurang gizi," kata Guru Ilmu Gizi IPB Bogor Prof Dr Sukirman, di Jakarta, Senin.

Prof Sukirman membacakan hasil Seminar Pertumbuhan Balita dan Kemiskian yang diadakan Unicef bekerjasama Depkes akhir pekan lalu, menyatakan, diketahuinya Balita kurang gizi dalam Posyandu, maka warga mampu akan ikut membantu mengatasinya.

"Namun, sebagian besar dari 250.000 Posyandu di Indonesia sejak krisis ekonomi 1997 hingga kini tidak lagi melakukan kegiatan penimbangan bayi, sehingga sulit diketahui dan diatasi terhadap banyaknya Balita kurang gizi," katanya.

Karena itu, Prof Sukirman mengharapkan pemerintah mengaktifkan kegiatan Posyandu, antara lain dengan memberikan honor pada petugas dan bantuan makanan tambahan bergizi bagi Balita gizi kurang, sehingga dapat dicegah Balita gizi buruk.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2000 menyebutkan, 25 persen dari sekitar 20 juta anak Balita Indonesia menderita gizi kurang, bahkan 1,3 juta Balita diantaranya menderita gizi buruk.

Direktur Pembinaan Gizi Masyarakat Depkes dr Rachmi Untoro, MPH mengatakan, jika status gizi tidak diperbaiki, maka sel-sel otak Balita tak bisa berkembang yang mengakibatkan kebodohan yang berdampak kualitas SDM rendah.

"Penyebab anak gizi buruk adalah kemiskinan, kurangnya pendidikan, kurangnya ketersediaan pangan dan lapangan kerja," katanya.

Seminar yang diikuti sekitar 100 peserta dari 20 negara di Asia, Eropa, Afrika dan Amerika itu, juga membahas strategi untuk mengurangi jumlah Balita yang menderita gizi buruk sebagai salah indikator penyebab kemiskinan.

Selain itu, agar indikator pertumbuhan anak dapat diterima oleh pengambil keputusan pembangunan sebagai salah satu indikator dalam mengatasi masalah kemiskinan dan keterbelakangan.